Pada rapat tersebut Kepala Biro Hukum menyampaikan progres pengelolaan JDIH KLHK tahun 2023. Sementara itu Kepala Pusat JDIHN Dr. Nofli, Bc.IP., S.Sos., S.H., M.Si., menyampaikan perkembangan JDIH saat ini. Di samping itu dari wakil dari Pusat JDIHN juga menyampaikan hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH KLHK Tahun 2022. Walaupun nilai pengelolaan JDIH KLHK mengalami kenaikan dan masih dalam kategori Eka Acalapati (kategori nilai tertinggi) namun terdapat beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan dan dilengkapi untuk mendapatkan nilai maksimal.

Adapun hasil rapat pengembangan JDIH KLH antara lain sebagai berikut :

1. penulisan tipe dokumen  pada metadata peraturan perundang-undangan agar diperbaiki;
2. subyek pada metadata peraturan perundang-undangan harus sama dengan subyek abstraksi;
3. agar dilakukan sinkronisasi data terakhir pada laman JDIHN dan dilakukan update secara rutin semingu sekali;
4. naskah akademis RUU agar diunggah di laman JDIH KLHK;
5. monografi yang selama ini sudah ada agar dilengkapi lagi koleksinya berupa buku, artikel, dan kliping;
6. putusan pengadilan yang selama ini sudah ada untuk diupdate lagi dengan putusan pengadilan yang terbaru berikut dilengkapi metadatanya;
7. peraturan perundang-undangan yang tercantum pada diktum “Mengingat“ suatu peraturan perundang-undangan agar diunggah juga pada laman JDIH;
8. agar dilakukan sosialisasi/FGD JDIH KLHK ke UPT KLHK untuk mempromosikan JDIH KLHK oleh karena masih ada yang belum mengenal keberadaan JDIH KLHK:
9. Berita yang dipublikasikan pada laman Biro Hubungan Masyarakat apabila terkait dengan peraturan perundang-undangan agar dicantumkan link/tautan ke laman JDIH KLHK;
10. Laman pada masing-masing eselon I yang mencantumkan fitur peraturan agar ditautkankan ke laman JDIH KLHK;
11. indikator penilaian JDIH akan bertambah menjadi 34 (tiga puluh empat) indikator antara lain dengan adanya pembuatan konten kreatif;
12. output penilaian IRH pada komponen penataandatabase (JDIH) akan mengalami perubahan, yang semula 15% (lima belas persen)  menjadi 25% (dua puluh lima persen);

Pada prinispnya hanya tinggal beberapa indikator saja yang belum dapat terpenuhi pada laman JDIH KLHK. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang ada di Biro Hukum selama ini.

Untuk tahun 2023 Biro Hukum telah melakukan berbagai kegiatan  antara lain  :

1. penataan/perbaikan metadata dan pengamanan database;
2. pembuatan kiosk;
3. promosi pada media cetak, media elektronik, media sosial, dan media lainnya;
4. melakukan penerjemahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. pembuatan poster untuk promosi JDIH KLHK;
6. berpartisipasi dalam kompetisi pembuatan konten kreatif (pembuatan video pendek pada lomba LDCC);
7. menampilkan fitur monografi koleksi pustaka Biro Hukum;
8. melakukan benchmarking ke Kabupaten Banyuwangi;
9. menampilkan Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Adapun rencana kegiatan pengembangan JDIH KLHK tahun 2024 antara lain  :

1. pembuatan aplikasi JDIH mobile berbasis android;
2. melengkapi laman JDIH dengan menggunakan/memanfaatkan S.E.O. (Search Engine Optimization) untuk mempercepat akses pencarian peraturan perundang-undangan dan meningkatkan rating kunjungan pada laman JDIH KLHK;
3. memperbaiki metadata;
4. melengkapi kiosk dengan voice integrated assistant untuk memandu akses kaum difabel;
5. mengunggah peraturan perundang-undangan sebelum tahun 2008;
6. melakukan benchmarking;
7. pembuatan konten kreatif;
8. membuat poster dengan informasi yang terbaru;
9. mencetak buku himpunan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka sosialisasi dan promosi JDIH KLHK direncanakan pada tanggal 11 Desember akan diselenggarakan FGD Pengembangan JDIH KLH dengan menghadirkan narasumber dari Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. FGD JDIH KLHK akan mengundang Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik seluruh eselon I,  serta Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal.