FGD tersebut dihadiri wakil dari seluruh eselon 1 lingkup KLHK dan Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, Pusat JDIHN BPHN Kementerin Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Deputi Bidang Pengkajian Pembinaan Ideologi Pancasila.

Acara FGD dibuka oleh Kepala Biro Hukum KLHK. Pada kesempatan tersebut Kepala Biro Hukum memberikan sambutan dan menyampaikan perkembangan JDIH KLHK sampai saat ini. Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa JDIH KLHK bukan milik Biro Hukum tetapi milik KLHK. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Biro Hukum yang mendapat tugas untuk mengelola laman JDIH KLHK. Di samping itu disampaikan pula bahwa Biro Hukum telah banyak melakukan kegiatan pengembangan JDIH KLHk dalam upaya meningkatkan pemberian pelayanan hukum khususnya penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum lainnya.

Pada acara FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Biro Hukum Kemenkomarves. Kepala Pusat JDIHN sebagai keynote speaker menyampaikan materi terkait perkembangan JDIH saat ini. Narasumber dari Pusat JDIHN menyampaikan teknik pengelolaan JDIH dan indikator-indikator dalam penilaian JDIH. Sedangkan Kepala Biro Hukum Kemenkomarves menyampaikan strategi peningkatan layanan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun kesimpulan dari hasil FGD tersebut antara lain :

1. JDIH memegang peranan penting sebagai wadah sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

JDIH KLHK antara lain berperan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Reformasi Hukum, dan Reformasi Birokrasi.

1. Biro Hukum dan Pusat Data dan Informasi perlu selalu berkoordinasi terutama terkait pengamanan data dari peretasan.
2. Meskipun JDIHKLHK telah mendapat nilai tinggi namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki dan dilengkapi sehingga akan dapat menambah penilaian nantinya.
3. Biro Hukum perlu terus melakukan sosialisasi dan promosi JDIH KLHK melalui berbagai media sehingga JDIH KLHK dikenal sampai ke daerah-daerah.
4. Biro Hukum Kemenkomarves mengharapkan JDIH KLHK di tahun yang akan datang nilainya meningkat. Diharapkan 7 (tujuh) kementerian di bawah koordinai Kemenkomarves masuk dalam 10 (sepuluh) besar (Top Ten).
5. Biro Hukum Kemenkomarves siap membantu KLHK dalam mengelola JDIH KLHK seperti dalam pengalihbahasaan peraturan perundang-undangan dan promosi melalui media sosial.
6. Pusat JDIHN berharap JDIH KLHK akan lebih meningkat lagi nilainya dan tim pengelola JDIH KLHK agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat JDIHN.

Seluruh eselon 1 dan biro/pusat lingkup Sekretariat Jenderal KLHK agar membantu mempromosikan JDIH KLHk seperti dalam event/acara penting, penulisan karya ilmiah, dll