KEGIATAN PERTEMUAN NASIONAL ANGGOTA JDIHN TAHUN 2024
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024 dengan tema "JDIHN Berkualitas meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum" pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota JDIHN yang terdiri dari kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta perguruan tinggi. Dalam acara tersebut Kepala BPHN mewakili Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya menyampaikan bahwa literasi hukum menjadi tantangan di banyak negara. Kurangnya akses terhadap informasi hukum, pendidikan hukum, dan budaya yang tidak mendorong kepedulian terhadap hukum menjadi faktor rendahnya literasi hukum. Untuk menghadapi tantangan ini, negara memiliki kewajiban untuk ikut hadir dengan menjamin aksesibilitas terhadap dokumen dan informasi hukum yang mudah dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka upaya untuk meningkatkan literasi hukum harus menjadi prioritas bagi setiap negara. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi hukum, meningkatkan pendidikan hukum, dan membentuk budaya yang mendorong kepedulian terhadap hukum sehingga mampu mewujudkan kepatuhan hukum. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nomor:M.HH-4.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023 diumumkan anggota JDIHN penerima JDIH Awards, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada pada peringkat ke-13 dari 32 kementerian dengan nilai 96 dalam kategori nilai Eka Acalapati. Penghargaan pada kategori Kementerian Eka Acalapati ini dapat diartikan sebagai anggota JDIHN yang bernilai paling tinggi dalam pengelolaan JDIH dan dapat dijadikan contoh bagi anggota JDIHN lainnya. Rentang perolehan nilai dalam ketegori ini antara 76 s.d. 100. Selain acara pemberian penghargaan JDIH Awards, juga diadakan diskusi dengan menghadirkan beberapa narasumber. Pada kesempatan tersebut, Woro Titi Haryanti selaku Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyampaikan bahwa pelaksaan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum. Diharapkan semua anggota JDIHN dapat terus meningkatkan dalam memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.