JDIH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
Landasan Hukum :
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
Tujuan :
- Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Visi :
Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang lengkap dan akurat
Misi :
- Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
- Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment;
- Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
RAPAT KOORDINASI TIM JDIH KLHK DENGAN TIM JDIHN
RAPAT KOORDINASI TIM JDIH KLHK DENGAN TIM JDIHN Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pengelolaan JDIH KLHK, maka pada tanggal 14 November 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Biro Hukum KLHK selaku Pusat JDIH KLHK dan wakil dari Pusat Data dan Informasi dengan Tim JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili Emalia Suwartika, S.Sos, M.Si (Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum), Diden Priya Utama, S.Kom, (Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum), Idham Adriansyah, S.Kom, dan Sri Indah Haura'nisa, S.H. Rapat koordinasi tersebut pada intinya membahas hasil evaluasi kinerja pengelolaan JDIH KLHK, penyampaian kondisi JDIH KLHK saat ini, dan saran-saran untuk perbaikan JDIH KLHK. Untuk tahun 2022 pengelolaan JDIH KLHK mengalami beberapa perubahan dan perbaikan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada pengguna dalam mengakses peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang dipublikasikan melalui laman JDIH KLHK. Biro Hukum akan terus melakukan perbaikan dan melengkapi data dan informasi hukum yang dipublikasikan melalui laman JDIH KLHK, sehingga diharapkan JDIH KLHK dapat menjadi pusat data peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada Kementerian LHK.
+62 21 5701117