JDIH KEMENTERIAN KEHUTANAN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat
Dasar Hukum :
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
Tujuan :
- Tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat;
- Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu pada unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan;
- Peningkatan kualitas pmbangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
- Tercapainya pengembangan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan, serta antar sesama unit penunjang dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.
Visi :
Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan bidang lain yang terkait dengan bidang kehutanan, yang lengkap dan akurat
Misi :
- Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan informasi hukum di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan bidang lain yang terkait dengan bidang kehutanan, yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
- Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Kehutanan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan bidang lain yang terkait dengan bidang kehutanan dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment;
- Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang kehutanan.
STRUKTUR ORGANISASI JDIH KLHK
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2014 tantang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan
Untuk melihat SK Tim Pengelola JDIH silahkan klik tautan ini SK Tim Pengelola

SK TIM PENGELOLA JDIH KLHK
Peraturan
Informasi mengenai peraturan dan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Terbaru
Terpopuler
No.12/2025
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
dibaca: 352 kali
No.56/2015
Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk/Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dibaca: 49445 kali
No.11/2025
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan
dibaca: 296 kali
No.6/2021
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
dibaca: 29592 kali
No.10/2025
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan
dibaca: 632 kali
No.1331/2023
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024
dibaca: 27000 kali
No.9/2025
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dibaca: 1251 kali
No.1331/2023
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024
dibaca: 26912 kali
No.8/2025
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan
dibaca: 1403 kali
No.5/2014
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
dibaca: 22502 kali
No.7/2025
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial
dibaca: 1386 kali
No.10/2023
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
dibaca: 21625 kali
Gallery
Dokumentasi JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Foto
Biro Hukum - Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3 Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

Komentar & Saran
Survey Kepuasan
Survey Kepuasaan sebagai Indikator bagi Pengelola dalam peningkatan Layanan Penyediaan Informasi Hukum