Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada para pejabat fungsional Analis Hukum (JFAH) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 Sosialisasi Juknis JFAH tersebut diselenggarakan pada Kamis, 8 Desember 2022 bertempat di Ruang Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. Sosialisasi dilaksanakan secara hybrid – dihadiri secara online maupun offline para pejabat JFAH lingkup Kementerian LHK. Hadir pada sosialisasi tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehtuanan, Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian  Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, dan Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan.

Acara sosilisasi dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PHLHK dan sekaligus memberikan sambutan pada acara tersebut. Pada kesempatan tersebut Kepala Biro Hukum selaku koordinator JFAH pada Kementerian LHK memberikan sambutan dan arahan di hadapan pada pejabat JFAH. Sosialisasi tersebut pada intinya untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi dalam penyusunan dan penetapan SKP, pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit JFAH.  

           Pada acara sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yaitu Apri Listiyanto dan Hendra Simak. Para narasumber memberikan penjelasan tentang JFAH yang merupakan jabatan baru, pengumpulan angka kredit, tata cara penyusunan dan penilaian hasil kerja, dan hal-hal lain terkait JFAH.

           Para pejabat Analis Hukum sangat antusias mengikuti acara tersebut dan juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara sosialisasi tersebut. Dengan adanya sosialisasi Juknis JFAH diharapkan para pejabat Analis Hukum dapat memahami hal-hal terkait JFAH dan tidak menemui kendala dalam pengumpulan dan penilaian angka kredit.