JDIH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
Landasan Hukum :
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
Tujuan :
- Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Visi :
Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang lengkap dan akurat
Misi :
- Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
- Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment;
- Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
KUNJUNGAN BIRO HUKUM KE PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL BPHN
KUNJUNGAN BIRO HUKUM KE PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL BPHN Dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencetak buku Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum beserta peraturan terkait tersebut dan mendistribusikan kepada seluruh kementerian/lembaga. Pencetakan buku tersebut dimaksudkan untuk membantu para pejabat fungsional Analis Hukum yang merupakan jabatan fungsional baru dalam memahami masalah JFAH, pengumpulan angka kredit, tata cara penyusunan dan penilaian hasil kerja, dan hal-hal lain terkait JFAH lainnya. Biro Hukum sebagai koordinator JFAH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga termasuk salah satu kementerian yang menerima buku Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum beserta peraturan terkait tersebut. Pada Rabu, 28 Desember 2022 diwakili Dean Pratama Kartapraja dan Tengku Rozy Widiaz melakukan kunjungan ke Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menerima buku Petunjuk Tekinis Jabatan Fungsional Analis Hukum tersebut. Buku Petunjuk Tenis Jabatan Fungsional Analis Hukum tersebut selanjutnya didistribusikan kepada seluruh pejabat fungsional Analis Hukum lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dipedomani.
+62 21 5701117