jdih@menlhk.go.id +62 21 5701117

JDIH KLHK

Sekilas JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan

Database Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Simplifikasi

Informasi Mengenai Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengelola JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



JDIH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Landasan Hukum :

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

Tujuan :

  • Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  • Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Visi :

Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang lengkap dan akurat

Misi :

  1. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
  2. Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment;
  3. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

 




Biro Hukum KEMENKOMARVES Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Tahun 2023


Biro Hukum Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 13 s/d 15 November 2023 menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Hukum di Hotel Eastparc Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rakor tersebut dihadiri wakil dari 7 (tujuh) kementerian di bawah koordinasi Kemenkomarves, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta beberapa kementerian terkait seperti Kemenkoperekonomian, Kemenkopolhukam, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemenpan dan RB.

 

            Pada Rakor tersebut mengambil tema “Indeks Reformasi Hukum Berkualitas”. Beberapa materi yang disampaikan pada Rakor tersebut yaitu :

  1. Strategi dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju predikat AA;
  2. Kebijakan Reformasi Birokrasi;
  3. Kebijakan Indeks Reformasi Hukum;
  4. Perkembangan Indeks Reformasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  5. Sharing session Implementasi Indeks Reformasi Hukum.

 

Pada kesempatan tersebut Kemenkomarves memberikan Juristica Awards 2023 yaitu penghargaan yang diberikan kepada anggota JDIH di bawah koordinasi Kemenkomarves yang mengalami peningkatan performa, serta dapat mengelola JDIH dengan sangat baik.

Adapun penerima Juristica Awards Tahun 2023, yaitu :

  1. Peringkat 1 : Kementerian Perhubungan
  2. Peringkat 2 : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  3. Peringkat 3 : kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

Kegiatan Rakor ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarkaan setiap tahun. Diharapkan ketujuh Kementerian di bawah koordinasi Kemenkomarves dalam pengelolaan JDIH masuk dalam 10 Besar dalam penilaian JDIH dan dapat memberikan pelayanan informasi hukum yang baik kepada masyarakat.





Biro Hukum - Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3 Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

+62 21 5701117

Komentar & Saran