jdih@menlhk.go.id +62 21 5701117
L o g i n

JDIH KLHK

Sekilas JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan

Database Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Simplifikasi

Informasi Mengenai Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengelola JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



JDIH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Landasan Hukum :

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

Tujuan :

  • Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  • Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  • Meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Visi :

Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang lengkap dan akurat

Misi :

  1. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
  2. Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment;
  3. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

 



Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Promosi/Sosialisasi JDIH KLHK


Sebagai tindak lanjut penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KLHK Tahun 2022 maka Biro Hukum KLHK menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka sosialisasi/promosi JDIH KLHK pada Senin, 11 Desember 2023  bertempat di Hotel Royal Djuanda Bogor.

 

FGD tersebut dihadiri wakil dari seluruh eselon 1 lingkup KLHK dan Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Deputi Bidang Pengkajian Pembinaan Ideologi Pancasila.

 

Acara FGD dibuka oleh Kepala Biro Hukum KLHK. Pada kesempatan tersebut Kepala Biro Hukum memberikan sambutan dan menyampaikan perkembangan JDIH KLHK sampai saat ini. Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa JDIH KLHK bukan milik Biro Hukum tetapi milik KLHK. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Biro Hukum yang mendapat tugas untuk mengelola laman JDIH KLHK. Di samping itu disampaikan pula bahwa Biro Hukum telah banyak melakukan kegiatan pengembangan JDIH KLHK dalam upaya meningkatkan pemberian pelayanan hukum khususnya penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum lainnya.

 

Pada acara FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Biro Hukum Kemenkomarves. Kepala Pusat JDIHN sebagai keynote speaker menyampaikan materi terkait perkembangan JDIH saat ini. Narasumber dari Pusat JDIHN menyampaikan teknik pengelolaan JDIH dan indikator-indikator dalam penilaian JDIH. Sedangkan Kepala Biro Hukum Kemenkomarves menyampaikan strategi peningkatan layanan dokumentasi dan informasi hukum.

 

Adapun kesimpulan dari hasil FGD tersebut antara lain :

 

  1. JDIH memegang peranan penting sebagai wadah sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
  2. JDIH KLHK antara lain berperan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Reformasi Hukum, dan Reformasi Birokrasi.
  3. Biro Hukum dan Pusat Data dan Informasi perlu selalu berkoordinasi terutama terkait pengamanan data dari peretasan.
  4. Meskipun JDIH KLHK telah mendapat nilai tinggi namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki dan dilengkapi sehingga akan dapat menambah penilaian nantinya.
  5. Biro Hukum perlu terus melakukan sosialisasi dan promosi JDIH KLHK melalui berbagai media sehingga JDIH KLHK dikenal sampai ke daerah-daerah.
  6. Biro Hukum Kemenkomarves mengharapkan JDIH KLHK di tahun yang akan datang nilainya meningkat. Diharapkan 7 (tujuh) kementerian di bawah koordinasi Kemenkomarves masuk dalam 10 (sepuluh) besar (Top Ten).
  7. Biro Hukum Kemenkomarves siap membantu KLHK dalam mengelola JDIH KLHK seperti dalam pengalihbahasaan peraturan perundang-undangan dan promosi melalui media sosial.
  8. Pusat JDIHN berharap JDIH KLHK akan lebih meningkat lagi nilainya dan tim pengelola JDIH KLHK agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat JDIHN.
  9. Seluruh eselon 1 dan biro/pusat lingkup Sekretariat Jenderal KLHK agar membantu mempromosikan JDIH KLHK seperti dalam event/acara penting, penulisan karya ilmiah, dll.





Biro Hukum - Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3 Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

+62 21 5701117

Komentar & Saran