AUDIENSI PENGELOLAAN JDIH BERSAMA KEPALA BPHN
Mengawali tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengundang 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga di bawah koordinasinya pada acara Audiensi Pengelolaan JDIH Bersama Kepala Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN). Audiensi tersebut diselenggarakan pada Rabu, 17 Januari 2024 bertempat di BPHN. Pada acara tersebut hadir Kepala BPHN, Kepala Pusat JDIHN beserta jajarannya, serta para Kepala Biro Hukum dari 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga. Ketujuh Kementerian/ Lembaga tersebut yaitu : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/BKPM. Acara audiensi ini sejalan dengan peran utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu : 1. Pelaksana fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektor. 2. Pengintegrasian kebijakan lintas sektor. 3. Kepemimpinan dan pendekatan yang berorientasi strategis (visi-misi negara). Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai instansi pembina terhadap 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga, mempunyai bentuk pembinaan, yaitu : 1. Penyusunan rencana kerja. 2. Pelatihan dan workshop. 3. Pemantauan dan evaluasi. 4. Pemberian penghargaan. Acara audiensi diselenggarakan dalam rangka melaksanakan peran dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tujuan audiensi tersebut antara lain sebagai upaya dalam mendukung pengelolaan JDIH pada 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada audiensi tersebut antara lain disampaikan : 1. Hasil Kinerja Pengelolaan JDIH dari 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga. 2. Inovasi pengelolaan JDIH. 3. Peran JDIH. 4. Rekomendasi penguatan JDIH. Melalui acara audiensi ini diharapkan pengelolaan JDIH pada 7 (tujuh) Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi semakin meningkat dalam memberikan pelayanan hukum. Dengan demikian informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat.
+62 21 5701117