JDIH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
Landasan Hukum :
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
Tujuan :
- Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Visi :
Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang lengkap dan akurat
Misi :
- Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
- Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment;
- Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
RAPAT KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KLHK TAHUN 2024
Pada tanggal 24 Januari 2024 diselenggarakan Rapat Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure Setiabudi Bandung, Jawa Barat. Rapat Kerja lingkup Sekretariat Jenderal KLHK tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dihadiri para Kepala Biro, Kepala Pusat, Administrator, Pengawas, dan Pejabat Fungsional. Rapat Kerja mebahas Rencana Aksi Kesekretariatan dengan tema “Pelayanan Profesional Menuju Indonesia Emas 2024 melalui Debirokratisasi dan Deregulasi”. Pada rapat Kerja tersebut Sekretaris Jenderal menekankan perlunya peningkatkan pelayanan publik terlebih Sekretariat Jenderal sebagai koordinator di Kementerian LHK. Untuk meningkatkan pelayanan publik ini semua unsur unit kerja perlu memberikan dukungan. Pada Rapat Kerja tersebut, Biro Hukum tidak ketinggalan berpartisipasi pada acara tersebut. Kepala Biro Hukum beserta jajaran ikut hadir pada Rapat Kerja tersebut. Setiap unit kerja menyampaikan paparan terkait kinerja dan rencana kegiatan tahun 2024. Pada kesempatan tersebut Kepala Biro Hukum menyampaikan paparan dengan tema : Di samping Rapat Kerja, pada Kamis, 25 Januari 2024 Sekretaris Jenderal beserta para peserta Rapat Kerja melakukan kegiatan Penanaman di Hutan Wisata Cikole, Lembang Jawa Barat.
+62 21 5701117