Pada acara tersebut menghadirkan narasumber dari Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dihadiri perwakilan dari Biro Hukum, Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pembuatan/pengisian metadata dokumen hukum JDIH KLHK meliputi metadata untuk :

1. Peraturan Perundang-undangan;
2. Monografi yang meliputi naskah akademik, kliping, dan kajian;
3. Artikel; dan
4. Putusan pengadilan.

Dengan adanya pembuatan metadata tersebut bertujuan antara lain untuk mempermudah sinkronisasi data ke website Pusat JDIHN dan mempermudah pengunjung laman JDIH KLHK untuk mengetahui detil data yang disajikan.

Dengan diadakannya Bimbingan Teknis Pembuatan/Pengisian Metadata Dokumen Hukum JDIH KLHK diharapkan metadata dokumen hukum JDIH KLHK sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, sehingga akan meningkatkan penilaian pengelolaan JDIH oleh Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini mengingat kelengkapan metadata merupakan salah satu unsur penilaian pengelolaan JDIH. Disamping itu dengan adanya kelengkapan metadata dokumen hukum akan dapat meningkatkan pemberian pelayanan kepada pengguna JDIH KLHK.