JDIH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
Dasar Hukum :
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
Tujuan :
- Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Visi :
Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lengkap dan akurat
Misi :
- Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
- Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment;
- Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
STRUKTUR ORGANISASI JDIH KLHK
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2014 tantang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan
Untuk melihat SK Tim Pengelola JDIH silahkan klik tautan ini SK Tim Pengelola
SK TIM PENGELOLA JDIH KLHK
Peraturan
Informasi mengenai peraturan dan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Terbaru
Terpopuler
No.7/2024
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon dan Hidrofluorokarbon
dibaca: 726 kali
No.6/2021
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
dibaca: 23945 kali
No.6/2024
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dibaca: 913 kali
No.56/2015
Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk/Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dibaca: 20363 kali
No.5/2024
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dibaca: 1973 kali
No.56/2015
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dibaca: 19591 kali
No.4/2024
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2024
dibaca: 2534 kali
No.1331/2023
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024
dibaca: 19221 kali
No.3/2024
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana
dibaca: 5274 kali
No.1331/2023
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024
dibaca: 19133 kali
No.2/2024
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah lingkup Departemen Kehutanan
dibaca: 1022 kali
No.5/2021
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
dibaca: 17450 kali
Gallery
Dokumentasi JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Foto
Biro Hukum - Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3 Jl. Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat
+62 21 5701117Komentar & Saran
Survey Kepuasan
Survey Kepuasaan sebagai Indikator bagi Pengelola dalam peningkatan Layanan Penyediaan Informasi Hukum